Mangkubumi dan Mangkunegara, Potret Politik di Nusa Tenggara

Saya kembali bertemu Abin atau L. Bintang Muhammad yang kini merupakan salah satu tokoh di Lombok Tengah di kantin pergerakan yang dimiliki oleh mbak Syifa. Belakangan ia menggagas LBM Meriri dengan mengadakan balap lari di tengah bulan Ramadhan untuk mengurangi kasus balap liar di Praya. Selain itu saya suka dengan konsep dekonstruksi pagah Praya yang dianut beliau, namun saya akan membahasnya lain kali.

Kilas balik sejarah, L. Bintang Muhammad berasal dari rayon Al-Ghazali. Sempat menyalonkan diri menjadi seorang ketua rayon kala itu dan saya langsung sepakat dan setuju. Sayangnya saya tidak tahu nasib sial apa yang terjadi, dari dua kontestan kala itu, yaitu L. Bintang Muhammad dan Sopiyan (Kalau tidak salah?), yang menang adalah L. M. Satria Andhika. Ini bukan kekalahan pertama Abin sebab sebelumnya ia juga menang ketika bersaing sebagai ketua rayon, namun entah mengapa lagi-lagi ia dikalahkan. Barangkali senior-senior kita di PMII tidak suka dengan hal-hal yang tidak sesuai koridor mereka. Barangkali senior kita di PMII sudah merasa menjadi Tuhan, ia mesti disembah dan barangkali kita juga perlu menumbalkan Kopri kepadanya.

Sebenarnya saya cukup lama mengenal Abin, tepatnya semenjak MTS di Nurul Haramain. Abin menjadi wakil ketua marhalah kala itu, dan saya juga percaya ia cukup powerful untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan NTB nanti di masa depan. Jika boleh, saya berharap ia menjadi gubernur. Jika beliau tepat dan baik, semoga doa saya diijabah Allah. Jika tidak, semoga dirinya mendapati jalan-jalan yang semakin membuatnya pantas untuk menjadi gubernur.  

Dari Nurul Haramain, kontestasi politik di rayon Al-Ghazali, sampai menjadi salah satu tokoh politik yang menurut saya prestasius sebab ia masih sangatlah muda, maka perjumpaan saya dengan Abin di kantin mbak Syifa membuat saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Diskusi kami pun menjadi alot, dan tulisan ini adalah tentang diskusi tersebut. Kendati dari banyaknya ide dan gagasan beliau, saya mengambil konsep Mangkubumi dan Mangkunegara, dan sebab itu pula, adalah hal yang tepat sekiranya memberikan judul Mangkubumi dan Mangkunegara, Potret Politik di Nusa Tenggara untuk merangkum gagasannya. Berikut tulisannya;

Untuk memahami politik di NTB maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari bagaimana kebudayaan yang terdapat di dalamnya. NTB memiliki daerah-daerah yang identik dengan kebudayaan maupun bahasa yang berbeda-beda. Untuk lebih sederhananya, barangkali kita bisa kembali ke pelajaran SKI dan memahami bagaimana-darimana Rasulullah Saw. lahir. Masyarakat Arab terdiri dari kabilah-kabilah, mereka memiliki pemimpin di setiap kabilah yang mana keputusan di kabilah adalah keputusan kelompok, dan oleh sebab itu maka komunal di suatu kabilah memiliki kepercayaan lebih terhadap pemimpin mereka. Hal inilah yang mendasari mengapa pemimpin kabilah pada masa Arab memiliki kedudukan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan presiden maupun raja. Hal ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebudayaan yang ada di NTB, khususnya Lombok, kendati mangkubumi dan mangkunegara memiliki kedudukan yang sama kuatnya.

Secara definisi, baik mangkubumi dan mangkunegara memiliki satu kata yang serupa, yaitu ‘mangku’, kata ini bisa jadi awal dari kata pemangku yang berarti yang duduk, sementara menurut bahasa Sansakerta, mangku sebenarnya adalah ‘pangku’ yang berarti pemikul beban atau yang menyangga. Istilah ini jelas merujuk kepada para pemimpin yang dalam hal ini adalah mangkunegara yang adalah DPR, Bupati, Gubernur, Camat, dan pemangku kebijakan negara lainnya, sementara mangkubumi mengacu kepada tokoh-tokoh sosial seperti tokoh adat dan agama.

Dalam ruang lingkup sosial di NTB, masyarakat memiliki pemangku-pemangku adat dan agama yang menjadi tumpuan orang-orang, hal tersebut jelas diperlukan karena di masa lampau kebudayaan kita yang majemuk disertai juga dengan ragamnya bahasa, yang mana satu daerah bisa memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Selain itu ada juga pemangku agama yang mana Lombok tidak akan pernah terlepas dari peran tuan guru yang juga menjadi tokoh sentral dalam masyarakat sebab kedudukannya di tengah sosial kerapkali menjadi penghubung.

Hanya saja, zaman telah berubah dan para pemangku-pemangku adat kini juga bersaing dengan para pemangku negara. Disinilah letak konflik seutuhnya dari politik yang sedang dan terus terjadi di NTB. Sebab bagi Abin, letak konflik ini bukan hanya permasalahan nama, tetapi juga adalah perbedaan ideologi serta kepercayaan antara dua pemangku tersebut.

Baik antara pemangku adat maupun pemangku negara belum ada yang mau mengalah dalam persoalan otoritas. Bagi pemangku adat, mereka percaya bahwasanya para pemangku negara mesti tunduk kepadanya. Sementara bagi pemangku negara, mereka juga percaya bahwa para pemangku adat mesti tunduk kepada pemangku negara. Permasalahan otoritas ini barangkali terlihat sederhana, namun hal yang terjadi adalah hal-hal yang lebih buruk sebab keduanya sama-sama memiliki kekuasaan, dan keduanya sama-sama memiliki masa. Terjadinya perselisihan antara keduanya sama-sama memberikan dampak yang buruk untuk kedua pihak, dan selain itu, permasalahan lainnya adalah bahwasanya pemangku adat dan pemangku negara memiliki dua koridor yang sama-sama berbeda, mereka memiliki dasar keyakinan yang berbeda pula sebab pemangku adat berpegang kepada adat istiadat serta agama, sementara pemangku negara berpegang kepada hukum dan Undang-Undang. Konflik antar mangkunegara dan mangkuadat inilah yang disebut Abin sebagai hal yang membuat perpolitikan di ranah NTB menjadi runyam sebab keduanya sama-sama memiliki  kekuasaan dalam tatanan sosial, misalnya saja para tokoh agamawan memiliki masa yang banyak dari kalangan masyarakat yang bisa saja ikut aksi bilamana tokoh agamawan mau melakukannya. Kekuatan ini pun merupakan andil sejarah yang besar sebab NTB bisa semaju ini karena tokoh-tokoh alim ulama seperti Maulana Syekh yang mampu mendirikan Nahdatul Wathan di NTB.

Selain itu, pemangku adat istiadat juga memiliki pengaruh yang besar karena suku Sasak kental akan kebudayaannya. Keberadaan banyaknya dialek menjadi salah satu bukti ragamnya kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Namun dilain sisi, keberadaan mangkunegara juga tidak bisa lepas dari otoritas maupun hukum sebab ia memiliki bekingan penguasa, selain itu mereka juga memiliki militer maupun polisi yang bisa digerakkan untuk melakukan perlawanan jika memang diperlukan. Baik antara mangkubumi dan mangkunegara sama-sama memiliki otoritas dan kekuatan sehingga bagi Abin, diperlukannya jalan tengah sebagai kunci solusi dari kedua permasalahan tersebut.

Masalahnya, menemukan solusi dari jalur tengah bisa saja sulit dan berlarut-larut, salah satu penyebabnya adalah adanya kepentingan dari kedua belah pihak, baik itu kepentingan yang tercium, maupun kepentingan yang disembunyikan dalam kresek hitam. Baik itu kepentingannya memang baik, atau kepentingan itu ada rada-rada busuknya. Hal inilah yang masih menjadi problem dalam memajukan NTB. Pun, kita pun semestinya maklum sebab jangankan untuk permasalahan politik se-NTB maupun Lombok, masalah politik kampus ataupu masalah politik di internal PMII saja bisa berlarut-larut sampai berbulan-bulan lamanya, dan bahkan jika yang terpilih bukan keputusan senior, ada kecendrungan bahwa yang terjadi adalah vakum atau pemberhentian sementara. Sayangnya, konsep vakum tidak ada dalam kamus mangkunegara maupun mangkubumi, toh, siapa juga yang bisa vakumnkan kedua otoritas tersebut? Edi Irawan yang menjabat sebagai ketua cabang? Bisa jadi.